NASIONAL

Jokowi Minta Hal Ketegasan TNI-Polri, tentang Penceramah Radikal

JAKARTA, SJNews.com,- Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono angkat suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo supaya istri personel TNI dan Polri tak mengundang penceramah radikal.

Menurutnya kalau permintaan tersebut merupakan sebuah teguran dan akan menjadi bahan introspeksi bagi TNI, khususnya untuk masing-masing matra.

*Itu teguran dari Presiden kepada kami untuk introspeksi lagi,” ujar Yudo usai Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Yudo menegaskan, pernyataan Presiden harus menjadi introspeksi ke internal masing-masing institusi, sebagaimana yang dimaksud Jokowi.

Sesuai permintaan itu juga, Yudo menyakan bahwa prajurit TNI AL beserta keluarga tetap harus tegak lurus mendukung program pemerintah.

“Itu nanti menjadi teguran dan instrospeksi bagi kami TNI-Polri, khususnya TNI, AL, AD, AU, kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu,” terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengingatkan para istri personel TNI dan Polri untuk tidak mengundang penceramah radikal dengan mengatasnamakan demokrasi.

Presiden mengatakan, TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.

BACA JUGA :   Siap - siap, Ribuan PNS Bakal Dipindah Ke IKN Nusantara

“Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati,” lanjut Jokowi.

Presiden juga menekankan, kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil. Jokowi juga menyinggung bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri.

Menurut Jokowi, tidak ada yang namanya bawahan bisa merasa bebas dengan atasannya karena atas nama demokrasi.

“Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional,” tandas Presiden Jokowi. ( Sumber : Duniaoberita.com )

baca juga

Panglima TNI Akan Optimalkan Kemampuan

Admin Jabar

Kapolri, Hadiri Peringatan Hari Buruh, May Day Fiesta tahun 2022, Semoga Buruh Semakin Sejahtera

Ade Darmansyah

HPN 2022 di Kendari Bakal di Hadiri Duta Besar

Ade Darmansyah