DEPOK, SJNews. com, – Depok Kota penyanggah ibukota berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang serta Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Kota Depok di kenal daerah padat pemukiman memiliki jumlah penduduk sebanyak 2,3 juta Jiwa, penduduk yang sangat pluralistik, Multikultural sebagai tatanan kesatuan sosial masyarakat yang serba Multi etnis, golongan Agama dan Budaya serta pandangan politik. Semestinya Ikon Depok itu Kota yang sangat Toleran
Acara Diskusi Publik tentang Kerukunan Umat Beragama yang di gelar oleh Badan Sosialisasi Lintas Agama (BASOLIA) di Rumah Toleransi di Sekretaris Pengurus Cabang, Gerakan Pemuda Anshor kota Depok, Ruko CBS No, 4 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoranmas, Rabu, (19/4/2023) di mulai pukul 14.00 Wib sampai selesai.
Acara diskusi publik tersebut dihadiri oleh Buya, KH, Zainudin, M. Sebagai Keynote Speaker, Ali Hasan dari Setara Institute, Yendra Budiana dari Jemaat Ahmadiyah, Nasihun S, S.Sos Katib Am, Nahdatul Ulama (NU), Ketua PC, Anshor, Mangaranap Sinaga S, S.SOS Sekretaris Umum PGIS, Darius Lekawala SH. MT ketua DPC ISKA kota Depok serta majelis enam agama.
Nasihun S, S.Sos Katib Am ketua Basolia mengatakan, data Basolia bahwa kota Depok masih diposisi toleran terendah kedua kota se-Indonesia.
Untuk itu, kita tidak boleh berhenti, terus berupaya dalam rangka mewujudkan Kerukunan umat beragama, kita selalu akan menggalakan kegiatan seperti ini terus setiap tahun, baik itu didukung dari sosialita dan komunitas lainnya, dan ini murniumat inisiasi kami. Didukung oleh. majelis – majelis enam agama, untuk itu, Rumah Toleransi ini lah tempat kita berkumpul, katanya Nasihun Ketua Basolia.
Saat di tanyain wartawan soal intoleransi, Yendra Budiana dari Jemaat Ahmadiyah menyampaikan bahwa kegiatan ini sama seperti tuan rumah GP Anshor adalah kelompok masyarakat yang mencintai kota Depok.
Saat ini kita ingin bahagian dari solusi atas apa yang di rilis oleh penelitian dari institusi bahwa kota Depok merupakan kota yang ada di peringkat kedua terbawah.
Jadi kita ini bukan kelompok yang mencari masalah, tapi bahagian dari koalisi yang mencintai kota Depok diantaranya Ahmadiyah, karena salah satu kriterianya adalah kebijakan pemerintah yang sudah belasan tahun melakukan penyegelan atas kegiatan Ahmadiyah, berkali-kali saya bilang ada sesuatu yang unik dan lucu, karena tidak ada penyegelan itu terhadap kegiatan tetapi penyegelan itu adalah terhadap bangunan, dan sampai saat ini pemerintah kota Depok tidak pernah menjelaskan apa yang di segel.
Jadi lanjut Yandri, mari kita bersama sama dan kita harapkan pemerintah kota Depok juga berkolaborasi menjadikan kota Depok, lebih rukun, damai, maju tentunya untuk kebaikan semua warga.
Mengenai intoleransi, kalau kita lihat rilisnya yang di sampaikan oleh Setara Institute soal indeks toleransi terendah kedua terbawah, itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, atau tidak spesifik Walikota atau Forkopimda tetapikan semua dari keseluruhan eko sistem ataupun lapisan masyarakat dan kebijakannya ada pada pemerintahan, tuturnya
Soal selama ini pemerintah kota Depok menyangkal terhadap Depok Kota Intoleran, bagaimana kedepannya pihak Basolia dan komunitas agama meng – folow up nya.
Yendra Budiasa jelaskan, ini alih – alih menyangkal apa yang telah di rilis setara institusi organisasi yang valid dari Kemenagri, maka Depok lebih baik mencontoh apa yang dilakukan oleh kota Bekasi, karena peringkat Kerukunan umat beragama cukup baik, juga kota – kota yang lain, mereka menghadirkan lapisan masyarakat agar mencerminkan kota yang ramah, berbudaya, Kota yang damai dan religius.
Berkaitan dengan intoleransi indeks di kota Depok, Kita bersepakat untuk terus mendorong pemerintah kota Depok berkolaborasi dengan elemen masyarakat, sehingga agar nilai yang di sorot publik Depok Kota Intoleran semakin hari semakin hilang dari bumi kota Depok, singkat Darius ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA)
Sementara itu, Mangaranap Sinaga Sekretaris Umum PGI-S mengatakan, Kota Depok ini penduduknya beragam suku, budaya dan agamanya, tentu kemajemukan ini seutuhnya harus terjaga dengan baik.
Realitas atau keniscayaan ini dilihat juga oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu hadir menjadi bapak untuk semua.
Oleh karena itu, kesimpulan dari diskusi ini, kami bersepakat mendukung pemerintah mewujudkan Depok sebagai kota yang Toleran.
Mangaranap juga menghimbau kepada anggota DPRD Kota Depok, buka mata, telinga buka kebijakan yang disusunnya, biarlah kebijakan itu meliputi semua dengan realitas yang disampaikan dalam diskusi terkait keberagaman yang ada serta mendukung program Kerukunan umat beragama dan Toleransi dan mengundang seluruh majelis agama, menyusun program bagaimana mana Depok sebagai kota Toleran, kami siap soal hal itu, dan kami menunggu undangan nya tanpa di pecah – pecah, pungkas Mangaranap.
Usai hujan yang mengguyur, panitia membagikan takjil di jalan raya sawangan dan sembako untuk warga sekitar, kemudian acara berbuka puasa bersama dengan peserta diskusi kurang lebih sebanyak 50 orang tersebut berjalan sukses. (Benger)