SJNews.com,- Kinerja Dinas Pendidikan Jawa Barat di nilai tidak becus, ratusan bahkan ribuan siswa ingin masuk sekolah SMA dan SMK Negri terlantar.
Berikut ulasannya aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota dan gedung DPRD kota Depok, Kamis (18/7/24).
Aksi masa berunjuk rasa yang tergabung di Forum Penyelamat Pendidikan Kota Depok (FPPKD) terdiri dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Lintas Budaya, BPKB Banten, LSM Prabu, Lakri, Buruh, LSM Kapok, FBR, Hardline, LSM Pendidikan (Mulyadi) di terima Dinas Pendidikan Kota Depok Sutarno selaku sekretaris, dilanjutkan ke gedung DPRD kota Depok disambut Komisi D bidang Pendidikan. Ikravany (F-PDIP) Babay Suhaemi (PKB), Turiman (F-P, Gerindra).
Wido Praktikno koordinator aksi FPPKD menyampaikan keluhannya atas carut marut proses penerimaan siswa baru (PPDB) ajaran tahun 2024 melalui jalur zonasi, afarmasi dan prestasi yang setiap tahun selalu bermasalah, paparnya.
Permasalahan siswa warga Depok yang belum masuk sekolah ke SMA/SMK Negri sudah kami sampaikan ke pihak Pemerintah kota Depok.
” hari ini, kaum buruh teriak anak – anaknya tidak bisa sekolah, negara harus siapkan sekolah negri” terangnya.
Ada 51 siswa SMA Negri yang di coret oleh pihak sekolah, padahal.mereka sudah mengikuti MPLS, akibat dicoret dari sekolah, siswanya stress dan depresi.
Ia juga menduga seperti ada kongkalingkong Disdik Jabar dengan pihak swasta, sehingga ada pengarahan untuk masuk ke sekolah swasta, curiganya.
Sebab, alasan masyarakat tidak memilih masuk sekolah swasta, karena biayanya cukup mahal, sementara, orang tua siswa ekonomi mereka menengah kebawah.
Roy Pangharapan ketua DKR Depok, DPRD Depok sebagai resprentaif rakyat kok pada pura – pura gak tahu soal rakyatnya tidak bisa masuk ke SMA/SMK Negri, padahal berita siswa tidak bisa masuk sekolah sudah viral.
Kami datang ke sini hanya minta anak anak bisa sekolah, anggota DPRD Depok jangan seperti pemadam kebakaran. Darurat sekolah, sudah banyak korban rakyat tidak sekolah, kenapa kalian yang di.pilih dan di gaji oleh rakyat pada diam, membiarkannya, tuturnya.
” Hari ini kami dari organ bergabung untuk membela rakyat supaya bisa masuk sekolah, dan DPRD Depok bersama walikota minta turun ke sekolah, sebab mereka itu adalah rakyatnya. Kami tidak mau ada pemimpin dagelan, hanya mementingkan kelompok,cetusnya.
Akbar Husen menyebut, kalau ada rakyat tudak busa sekolah dengan jumlah besar, berarti emergency pendidikan di Kota Depok sudah sangat klusial, biang keroknya itu ada pada di Pj, Gubernur Jabar tidak koperasi terhadap persoalan PPDB mengeluarkan fakta integritas, yang kami ingin sampaikan di abaikan, terkesan kucing -Kucingan. Kultur Depok itu berbeda, kalau tidak ada solusinya kita pasti lawan.
Ubtuk itu, kita akan kolaborasi dengan anggota dewan bantu rakyat, begitu juga dengan awak media tolong beritakan anak tidak bisa masuk sekolah negri.
Negara harus mengedepankan kepentingan rakyat, termasuk Pergub Jabar yang minim sosialisasi itu, lanjut Akbar,
Ia meminta DPRD Depok memanggil Walikota sebelum melepas jabatannya, karena Pilkada nanti ada Pj, Walikota Depok yang di tunjuk Gubernur Jabar.
Boges juga mendesak DPRD Depok dengan Walikota Depok menyurati Disdik Jabar meminta penambahan rombel untuk SMA/SMK Negri.
Pada kesempatan itu, Mulyadi dari aktivis pendidikan menandakan, kita sudah melakukan aksi unjuk rasa ke Disdik jabar terkait carut marut PPDB di Jawa Barat, khususnya di kota Depok. Kalau jalur optimalisasi tidak di buka, fakta integritas harus transparan, kita buka- bukaan saja.
Dengan adanya sekolah yang melebihi kapasitas rombel di SMAN 4, ini menunjukan ada permainan, begitupun prosesi saat jalur zonasi, afarmasi dan prestasi dibuka. Kami siap kawal anggota DPRD Depok untuk investigasi ke sekolah.
Kasno LSM Kapok mengutarakan temuannya, soal anak berkebutuhan, di SMAN 3, semestinya quota untuk anak kebutuhan 11, tapi kenapa ada 2 siswa, kemana sisanya.
Babay Suhaemi anggota DPRD kota Depok dari Komisi D bidang Pendidikan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan, soal adanya Fakta integritas yang di buat bersama forkopimda Jabar, kami sudah melihat semua, dan akan merumuskannya.
” Kalau fakta integritas tidak sesuai dilapangan kita akan anulir, termasuk yang 51 siswa yang di coret, tegasnya.
Babay minta koordinator aksi untuk mendatangi wakil rakyat dari Dapil Kota Depok untuk membuka hatinya agar sekolah negri di tambah, termasuk pembelian lahan untuk sekolah SMA/SMK Negri.
Ikravany apresiasi dengan adanya gerakan rakyat, ini sangat saya apresiasi, karena membela rakyat. Kami dari fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Depok akan menyurati DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan, kalau Komisi D itu hanya melaporkan ke atasan saja yakni Yetua DPRD Depok.
Ikravany berharap, jangan sampai ada lagi kejadian ada siswa yang tidak bisa masuk sekolah, kami akan perjuangkan, karena tadi ada ucapan urgensi, urusan ini babtu di proses DPRD Provinsi untuk di bentuk Pansus.
Turiman dari F, Gerindra juga siap menjembatani aspirasi dari rekan demonstran soal masih ada siswa yang belum masuk sekolah ke DPRD Provinsi Jabar.
Berikut tuntutan pengunjuk rasa,
- Mendesak Walikota Depok perjuangkan warga Depok yang belum mendapatkan sekolah di tingkat SMA/SMK Negeri.
- Meminta DPRD Kota Depok memperjuangkan masyarakat Depok bisa sekolah dan mendesak pembukaan jalur optimalisasi di SMA/SMK Negeri.
- Melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap siswa ilegal yang diterima di SMA/SMK Negeri Depok melalui jalur Zonasi, Afirmasi, maupun Prestasi yang diduga banyak penyelewengan. (Ben)