SJNews.com, (DEPOK), – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok sangat menyesali sikap Istana dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) yang seolah membiarkan siswa dari keluarga miskin tidak sekolah. Padahal beberapa waktu lalu pihak KSP telah berjanji untuk mencarikan jalan keluar bagi 13 siswa miskin yang ditolak bersekolah di SMA dan SMK di Kota Depok.
Hal ini disampaikan Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan dalam rilisnya di Depok, Rabu (31/7/24).
“Ternyata hanya janji kosong. Hingga saat ini, komunikasi DKR dengan salah satu staf dan hanya dijawab masih diproses atau belum ada informasi apapun,” jelasnya.
DKR sangat berharap agar anak-anak bisa segera mendapatkan sekolah di Kota Depok agar bisa mengubah nasib keluarga mereka menjadi lebih baik.
Walkota Depok Surati Pj Gubernur Jabar: Tak Ada Jawaban
Beberapa waktu lalu Wali Kota Depok Muhammad Idris berkirim surat kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin terkait optimalisasi SMAN/SMKN tahun ajaran 2024/2024 di Kota Depok. Surat dengan nomor 420/458-Disdik itu ditandatangani Muhammad Idris pada Senin 22 Juli 2024.
“Hari ini pukul 13.00 WIB saya ada rapat dengan pak Wali, dan suratnya sudah ditandatangani oleh pak Wali,” kata Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Depok, Nina Suzana kepada di Balaikota Depok, Selasa (23/7/2024).
“Surat tersebut sedang diantar oleh pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Sutarno langsung ke Pj Gubernur Jabar di Bandung.” ucap Nina.
Nina menjelaskan, ada tiga permohonan Wali Kota Depok dalam surat yang ditujukan kepada Bey Machmudin terkait dinamika PPDB SMAN/SMKN di Kota Depok.
Pertama, Idris meminta kepada Pj Gubernur agar membuka jalur optimalisasi pada SMAN maupun SMKN di Kota Depok agar calon peserta didik (CPD) yang belum bersekolah dapat diterima di sekolah negeri.
“Karena menurut info ruang belajar (SMAN/SMKN) masih ada, jadi masih bisa dimaksimalkanlah. Terus kalau pun optimalisasi tetap ngga dibuka silahkan koordinasi dengan Disdik Jabar teknisnya gimana, bisa masuk swasta atau memaksimalkan ruang kelas (SMAN/SMKN) yang belum terisi,” katanya.
Kedua, Pemprov Jabar diminta agar menambah rombongan belajar (Rombel) di SMAN/SMKN eksisting. Dan, ketiga Pemprov Jabar juga diminta agar menambah SMAN/SMKN baru di Kota Depok.
“Kami dari Pemkot Depok mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah memperjuangkan kepentingan pendidikan masyarakat Depok. SMAN/SMKN bukan wewenang kami, tapi kami memonitor perkembangan yang ada di Depok,” ujar Nina.
Nina menyebut, informasi yang ia terima dari masyarakat masih ada 300-500 siswa yang belum bersekolah di Kota Depok. Meski demikian ia mengaku belum memegang data-data siswa yang belum bersekolah tersebut.
“Ini perlu intervensi Pj Gubernur Jawa Barat melalui Disdik Jabar solusinya bagaimana. Sebab anak-anak ini semuanya harus sekolah,” pungkasnya. (*)