Suara Jabar News Com, (Depok),- Muhammad Idris – Imam Budi Hartono mantan Walikota dan Wakil Walikota Depok sudah tidak terkenal lagi, tapi kenapa fotonya masih bertengger di spanduk acara Musrenbang Kecamatan Cimanggis kata Edi Sitorus anggota DPRD Kota Depok saat di wawancara doorstop wartawan di halaman kantor kecamatan Cimanggis, Selasa (18/2/2025)
Ini penting buat kita dan tadi ada sesuatu yang saya komplain terkait dengan foto walikota dan wakil walikota Depok yang di pajang oleh pihak kecamatan Cimanggis. Saya tadi bertanya kebetulan ada ketua DPRD Depok, katanya.
Edi menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu kan sudah ada penetapan pemberhentian walikota dan wakil walikota Depok, cetusnya
Hari ini kan juga acara musyawarah perencanaan pembangunan 2025, artinya ini sudah program Walikota yang baru, meskipun belum dilantik, tandasnya.
Menurut saya, foto kepala daerah yang sudah diberhentikan harusnya tidak ada di acara musrenbang,
” Jujur mungkin saya belum paham terkait dengan regulasinya, seperti apa sih, memang saya belum baca, tapi yang saya lihat adalah keputusan DPRD Depok melalui Paripurna yang menetapkan pemberhentian dan itu tadi yang saya sampaikan, tapi bukan itu yang menjadi persoalan di acara Musrenbang ini.
Mudah-mudahan program perencanaan pembangunan yang di bahas menjadi dasar kita merencanakan sesuatu dan kita ingin cepat bekerjan untuk kepentingan rakyat.
Kegiatan ini menjadi satu tempat untuk berdiskusi, bagaimana perencanaan pembangunan ini agar lebih bagus dari sisi sosial masyarakat, terutama peningkatan perekonomian dengan UMKM dan yang lain-lainnya.
Pementasan kemiskinan dan hidup masyarakat yang berkualitas sehingga Walikota yang baru ini dapat memahami apa yang menjadi keluhan dan permintaan dan bisa menjadi masukan buat pemerintah yang lebih baik lagi dalam membuat satu perencanaan
Karena anggaran APBD Depok terbatas hanya 4,5 triliun di bagi disetiap OPD, Kecamatan dan kelurahan, belum lagi anggaran untuk pendidikan sebesar 20%, kesehatan 10% gaji pegawai sekitar 48% itu dari anggaran 4,5 triliun.sudah gitu terbatas lagi, ungkap Edi.
Jadi kalau enggak matang bisa rusak pembangunan yang ada, karena perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
Berkaitan dengan isu strategis yaitu, kemacetan, banjir dan sampah saya juga sudah jelaskan pembangunan jalan untuk mengurangi kemacetan, pembangunan perumahan baru yang sering berdampak banjir juga sampah serta soal pembangunan infrastruktur, tadi saya sudah sampaikan di forum, selama ini kan ada pokir dewan yang selalu ada terus ditengah masyarakat, tapi kenapa setiap musim hujan selalu banjir, heran Edi.
Kita juga harus menyadari bahwa memang kesalahan konsep ini sejak zaman pada saat yang lalu dalam membuat ijin perumahan itu tidak terlalu berpikir dulu butir- butir persyaratannya semisalnya banyak sawah tentu harus ada aturannya, makanya saya usulkan agar ada usulan dari masyarakat kepada pihak perumahan untuk membuat master plane perencanaan yang matang dalam mengatasi banjir, harapnya. (Ben)