Suara Jabar News Com, (Depok),- Kegiatan Msyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 – 2026 bertempat di aula HB Al- fakih Mandiri Kalimulya, Cilodong, Rabu (19/2/2025).
Acara Musrenbang Cilodong dipimpin langsung oleh Camat Cilodong Zaenal Arifin, Sip, di hadiri oleh Kepala Bappeda Dadan Wihana sebagai narasumber, Arga Darma Tubagus Kabid SDA Dinas PUPR, LPM, Pokdar, TP, PKK, Karang Taruna, para Rw/Rt dan Tokoh Masyarakat.
Dalam forum Musrenbang membahas tentang rencana berbagai kegiatan yang di usulkan untuk tahun 2026, termasuk pagunya untuk dimasukan dalam rencana kerja anggaran (RKA)
Issu strategis yang disampaikan di Musrenbang Kecamatan Cilodong tahun 2025-2026 membahas tentang UMKM, Ketahanan Pangan, Stunting, Sanitasi, TBC Posyandu, infrastruktur, pembangunan Turab dan Saluran Air untuk mencegah banjir, soal sampah serta pemberdayaan masyarakat, menjadi topik di forum Musrenbang tingkat kecamatan.
Kita harus cermat mengalokasikan anggaran untuk belanja barang, juga pelatihan secara digital sangat penting untuk digunakan sebagai media kerja, papar Dadan Wihana selaku kepala Bappeda Kota Depok
Sementara itu, Camat Cilodong Zaenal Arifin mengatakan, semua usulan silahkan dicatat dan kalaupun kurang tolong dilengkapi, katanya.
Mengenai usulan anggaran per kelurahan, memang dari setiap kelurahan untuk yang berbasis RW saja sudah melebihi 9 miliar.
Anggaran yang di usulkan seperti kelurahan Cilodong terdiri dari 8 RW usulan anggarannya sebesar Rp 2,4 miliar, Kelurahan Jatimulya jumlah 11 RW sebesar Rp 3,3 miliar.
Sedangkan di Kelurahan Kalimulya ada 11 RW usulannya sekitar Rp .3,3 miliar sama dengan Kelurahan Jatimulya juga Rp 3,3 miliar. Jadi total anggaran yang di usulkan per kelurahan, keseluruhannya mencapai Rp 20 miliar.
pegawai kecamatan Cilodong, tampak menyibukkan diri mengobrol
Mungkin di kecamatan lainnya berbeda, sementara batas pengeluaran anggarannya atau platfonnya sekitar Rp 30 miliar. Kegiatannya akan dikerjakan oleh
Kelompok Masyarakat (Pokmas), kalaupun ada bantuan tentunya akan melibatkan RW atau RT karena hal-hal itu menyangkut dana yang Rp 300 juta.
” Ada beberapa yang nanti dihibahkan, tetapi di tahun ini akan dilatih dulu para RW/ RT nya untuk penggunaan dana tersebut “.
Jadi kita masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah, kalau untuk pelaksanaan di 2026 tetap dilaksanakan secara menyeluruh sehingga persiapannya di tahun 2025 ini dimatangkan dulu, jelasnya.
Zaenal berharap di tahun 2026 ada beberapa Pekerjaan Rumah (PR) yaitu kegiatan di setiap RW terkait pembangunan pemberdayaan masyarakat, tentunya ini secara bertahap, meski sudah berkurang seperti kegiatan drainase, pengaspalan jalan yang mungkin tidak banyak, tapi di dana RW ini bisa terhubung dengan kegiatan tersebut. (Ben)