Oleh_ Ery Iskandar_
Suara Jabar News Com (Banda Aceh) – Dikutip pada hari kebebasan pers se – dunia pada tanggal 3 Mei 2025 – Menjadi wartawan di Aceh hari ini bukan semata perkara menulis fakta. Profesi ini kini berdiri di tengah medan yang kacau: kritik dibalas makian, pertanyaan dijawab dengan serangan personal. Ketika saya menulis tentang seorang pengusaha media yang lulus P3K—bertugas menjaga hutan tapi justru sibuk naik-turun kantor dinas, mengaku wartawan, mencari iklan, dan melobi pokir—respon yang datang justru bukan bantahan, melainkan caci-maki.
Yang menyerang bukan pejabat. Bukan pula pemilik media besar. Tapi seorang dosen di perguruan tinggi swasta yang juga mengaku pegiat pers. Ironisnya, meski sudah mengelola kontrak pokir bernilai miliaran rupiah, ia masih rajin berburu amplop. Yang lebih memprihatinkan lagi, ia menanggapi kritik dengan menyebut saya “anjing peliharaan,” “wartawan bodrek,” dan “pemantau tolol”.
Saya tidak akan membalas dengan hinaan serupa. Karena sesungguhnya, semua yang ia lontarkan justru membuka borok ekosistem kebebasan pers kita sendiri: bahwa ada orang-orang yang merasa paling suci di atas tumpukan dana publik yang mereka peras dengan wajah tersenyum di depan kamera.
Saya tidak menyebut diri pemantau pers. Saya hanya wartawan kecil yang menulis. Menyaksikan bagaimana profesi ini dirusak dari dalam: oleh mereka yang menggunakan media sebagai kedok untuk berdagang pengaruh, melobi anggaran, dan menukar berita dengan fasilitas. Saya tidak punya gelar doktor, tapi saya punya keberanian untuk menulis hal-hal yang orang lain bisikkan diam-diam.
Dan ketika saya menulis, bahwa ada orang yang sehari-harinya bekerja sebagai ASN penjaga hutan tapi lebih aktif sebagai direktur media, rajin mempromosikan status wartawan untuk mengakses dana pokir, lalu meminta-minta sumbangan via WhatsApp untuk menyelesaikan studi doktoral dan pernikahan keduanya—tiba-tiba yang ribut bukan mereka yang saya singgung. Tapi si dosen swasta, yang entah kenapa merasa tersindir.
Mari kita uji nalar orang ini:
Ia mengaku pembela wartawan, tapi tidak membantah isi tulisan saya—hanya menyerang pribadi saya.
Ia dosen di perguruan tinggi swasta, tapi masih menyodorkan proposal meugang ke dinas-dinas, walaupun sudah mengelola pokir miliaran. Bagaimana logika moral seseorang yang mengajar etika komunikasi tapi hidup dari sistem amplop?
Ia mencela saya karena media tempat saya menulis belum terverifikasi Dewan Pers. Tapi bukankah Dewan Pers juga mengingatkan agar wartawan tidak rangkap jabatan? Bahwa wartawan yang juga ASN, dosen, atau pemilik CV pengadaan adalah ancaman terhadap independensi?
Lebih jauh lagi, bukankah yang paling layak disebut buzzer adalah mereka yang menulis hanya saat dana cair, menyebarkan rilis hanya ketika amplop mampir, dan melindungi kolega demi menjaga jatah?
Saya tidak sedang mencari pujian. Tidak juga mengklaim kebenaran mutlak. Tapi saya menolak tunduk pada logika jahat yang menganggap kritik hanya sah jika dilontarkan oleh media besar, atau oleh mereka yang kebetulan punya gelar.
Karena justru kritik yang lahir dari jalanan, dari media kecil, dari wartawan yang hidup tanpa jatah negara—itulah yang paling jujur. Dan itulah yang paling mereka takuti.
Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang menyebut saya wartawan bodrek. Sebab saya tahu, saya tidak akan pernah sampai pada titik ini—menjadi penting untuk diserang—jika tulisan saya tidak menyentuh sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan.
Mereka bisa punya CV, punya kontrak, punya gelar doktor, punya stempel organisasi, bahkan bisa menguasai semua ruang iklan. Tapi mereka tidak bisa memiliki satu hal: nurani.
Dan selama nurani itu masih hidup di sebagian kecil wartawan yang menolak ikut arus, maka suara kami—yang kecil, yang remeh, yang dianggap buzzer—akan tetap hidup. Mengganggu tidur mereka yang penuh hidup dari kemunafikan.