Suara Jabar News, Com (DEPOK) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Fraksi Gerindra, Turiman, memberikan tanggapan soal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diketahui Per, September, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp19,3 triliun dari total pagu Rp 71 triliun.
Menkeu Purbaya bahkan telah mengancam akan menarik kembali dana yang tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober 2025.
Menurut Turiman, lambatnya penyerapan anggaran tersebut merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan program ini, seperti dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Turiman menjelaskan bahwa penyerapan anggaran sangat bergantung pada kesiapan dapur MBG untuk beroperasi. Proses pembangunan dapur-dapur ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Kalau penyerapan anggaran berdasarkan kesiapan dari SPPG atau dapur MBG-nya untuk di Depok sekarang yang terdaftar sudah banyak, yang jelas kalau keseluruhan sekitar 80,” ungkap Turiman.
Dia pun mencontohkan, proses persiapan pembangunan yang baru dimulai sekitar Agustus hingga Oktober baru selesai. Sementara itu, pembangunan fisik sebuah dapur bisa memakan waktu dua hingga tiga bulan.
“Kan kalau membangun dapur jangka waktunya nggak cuma sebentar bisa 2-3 bulan nanti, kalau 3 bulan terakhir ini mungkin sudah lebih banyak,” katanya kasat diemui wartawan di gedung DPRD kota Depok,Kamis (09/10/2025).
Terkait wacana penarikan dana oleh Menkeu Purbaya, Turiman menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya tidak ditarik jika memang kesiapannya adalah setelah pembangunan selesai.
“Saya pikir nggak ditarik juga kalau memang nanti kesiapannya setelah hari H selesai pembangunan nya pasti akan terpicu kan dana itu, tidak mungkin juga tertarik,” terangnya Turiman.
Ia melihat realisasi penyerapan akan meningkat signifikan di bulan-bulan berikutnya karena dapur-dapur baru akan mulai beroperasi.
“Bulan Januari kan sudah ada pembangunan banyak lagi pasti menyerapnya akan banyak karena penyerapan MBG kan tidak sekaligus, jadi karena setiap bulan pengucurannya bahkan bukan setiap bulan tapi berdua Minggu meninjau sudah pasti,” paparnya.
Turiman memprediksi bahwa dana yang tersisa saat ini pada dasarnya adalah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan yang belum tiba gilirannya, dan pastinya tidak akan bisa ditarik karena memang akan digunakan sesuai jadwal.
Perkembangan Dapur MBG, sementara di Depok sendiri, Turiman menyoroti perkembangan di wilayah Sukmajaya yang membutuhkan 16 dapur, namun hingga dua minggu lalu baru ada 9 yang terdaftar.
“Saya contohkan di Sukmajaya kebutuhan dapur 16, sekarang sudah ada 9 per minggu yang lalu sudah ada 9, artinya sudah kurang 7 dapur lagi,” katanya.
Ia berharap kebutuhan total di Depok, yaitu sekitar 80 dapur, bisa terpenuhi hingga akhir tahun.
Turiman juga menyoroti adanya peraturan baru untuk menjamin kualitas dan keamanan, di mana kapasitas maksimal dapur dikurangi dari 3.000-4.000 porsi menjadi 2.500-3.000 porsi. Hal ini juga sebagai upaya menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti insiden keracunan.
Legislator Gerindra yang menduduki Komisi D ini berharap, masyarakat umum yang memiliki lahan dapat mendaftarkan diri ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi dapur MBG, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan bahkan TNI/Polri untuk teknis operasional. (By)