Suara Jabar News, Com (Daerah) – Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan SIM di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Batang dan Pekalongan disorot tajam.
Lokasi kejadian dugaan praktik pungli Satpas SIM Polres Batang dan Polres Pekalongan Kota. Biaya pembuatan SIM yang seharusnya Rp100.000 (sesuai PP No. 76 Tahun 2020) melonjak hingga Rp600.000 atau lebih.
Video viral di media sosial yang menunjukkan praktik permintaan uang tak resmi secara masif dan sistemik.
Kabid Humas Kombes Artanto menyatakan kasus ini sedang ditangani dan menunggu hasil penyelidikan dari Propam Polres serta Paminal Polda Jateng.
Mengapa Publik Begitu Marah tapi tidak bisa bertindak.
Kekecewaan masyarakat yang mendalam sebagaimana digambarkan dalam artikel tersebut berakar pada beberapa hal,
- Ketimpangan Harga yang Drastis, ada selisih harga mencapai 600% dari tarif resmi dianggap sebagai pemerasan terhadap rakyat kecil di sektor pelayanan publik.
- Publik meragukan narasi “oknum”. Ada tuntutan agar penyidikan tidak berhenti di petugas lapangan, tetapi juga menyasar struktur di atasnya atau mafia struktural.
- Ujian reformasi Polri dituntut, kasus ini dianggap sebagai ujian bagi komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan pungli.
Output yang Diharapkan, memastikan kebenaran video viral dan mengumpulkan bukti dan koordinasi Humas perlu di lakukan untuk sinkronisasi data sebelum dipublikasikan ke media.
Selain itu. transparansi Polda Jawa Tengah terhadap Penyampaian hasil akhir kepada masyarakat untuk menjaga kredibilitas instansi kepolisian.
Untuk itu, publik bergantung, apakah sanksi yang diberikan nantinya bersifat administratif semata atau ada tindakan tegas yang mampu memberikan efek jera (deterrance effect) bagi Satpas – Satpas lainnya. (Tim)