KUPANG, Suara Jabar News. Com – Sudah lebih dari satu tahun sejak laporan polisi dibuat, namun kepastian hukum yang ditunggu tak kunjung datang.
Kondisi itulah yang mendorong Dr. I Made Subagio, S.H., M.H., Kuasa Hukum pelapor Imelda C. Bessie, meminta perhatian langsung dari Kapolri, Bagwassidik Bareskrim Polri, dan Divisi Propam Polri terhadap penanganan perkara dugaan penelantaran rumah tangga dan KDRT psikis yang ditangani Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Nusa Tenggara Timur.
Permintaan tersebut muncul setelah terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor SP2HP/216/XI/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 13 November 2026.
Dalam surat itu dijelaskan, penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, namun berkas dikembalikan untuk dilengkapi berdasarkan petunjuk jaksa.
Petunjuk jaksa tersebut antara lain meminta pemeriksaan terhadap saksi Yani Bessie, pemeriksaan tambahan terhadap anak saksi Ratu Amoureisya Mandala, pemeriksaan terhadap saksi Firon Melfianus Besie, serta pemeriksaan ahli pidana terkait dugaan penelantaran yang disebut terjadi sejak Maret hingga Agustus 2025.
Penyidik juga menyebutkan, pemeriksaan ahli diperlukan untuk menilai ada atau tidaknya unsur penelantaran selama periode tersebut, dengan mempertimbangkan keterangan bahwa terlapor diberhentikan sebagai tenaga kontrak dan tidak memiliki gaji. Setelah seluruh petunjuk dipenuhi, berkas perkara akan kembali dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum.
Muncul Pertanyaan Mendasar
Perkembangan terbaru ini memunculkan sejumlah pertanyaan dari Kuasa Hukum pelapor. Pasalnya, dalam perkembangan perkara sebelumnya, pelapor mengaku telah menerima informasi bahwa perkara telah melalui gelar perkara dan terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam SP2HP terbaru, perkara masih memerlukan sejumlah pemeriksaan tambahan yang dinilai cukup mendasar.
“Jika sebelumnya sudah ada informasi mengenai penetapan tersangka, mengapa hingga kini masih terdapat pemeriksaan tambahan yang sangat mendasar dan kapan perkara ini memperoleh kepastian hukum” tanya kuasa hukum pelapor dalam keberatannya.
Kuasa Hukum pelapor juga menyoroti Surat Perintah Penyidikan Nomor http://Sp.Sidik/152/VI/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 22 Juni 2026 yang tercantum dalam SP2HP. Sementara laporan polisi dibuat pada 30 Agustus 2025. Rentang waktu tersebut, menurut Kuasa Hukum, perlu mendapatkan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap korban.
Selain itu, Dr. Made mempertanyakan pemeriksaan tambahan terhadap anak yang masih berusia enam tahun. Menurutnya, perlindungan terhadap kondisi psikologis anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses pemeriksaan yang melibatkan anak.
Kuasa Hukum juga mempertanyakan fokus pemeriksaan ahli yang diarahkan pada periode Maret hingga Agustus 2025. Menurutnya, dugaan penelantaran rumah tangga tidak semata-mata dapat diukur dari ada atau tidaknya pekerjaan atau penghasilan seseorang, melainkan juga harus mempertimbangkan keseluruhan tanggung jawab dan kewajiban dalam rumah tangga.
Dalam SP2HP, penyidik merujuk Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur larangan penelantaran dalam lingkup rumah tangga.
Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tugas Polri untuk menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Kuasa Hukum pelapor, perkara ini bukan sekadar persoalan administrasi penyidikan. Di balik setiap surat perkembangan perkara terdapat seorang ibu dan anak-anak yang telah menunggu kejelasan sejak Agustus 2025.
“Saya tidak meminta perlakuan khusus. Saya hanya meminta proses hukum yang transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum. Di balik perkara ini ada seorang ibu dan anak-anak yang telah menunggu kejelasan lebih dari satu tahun,” ujar Dr. I Made Subagio, S.H., M.H.
Karena itu, pelapor lewat Kuasa Hukumnya meminta Bagwassidik Bareskrim Polri melakukan pengawasan terhadap perkembangan penyidikan agar berjalan sesuai prosedur dan prinsip akuntabilitas. Permintaan serupa juga ditujukan kepada Divisi Propam Polri terkait aspek profesionalitas penanganan perkara.
Sementara kepada Kapolri, Kuasa Hukum pelapor berharap adanya perhatian terhadap perkara yang telah berjalan lebih dari satu tahun namun masih menyisakan berbagai pertanyaan mengenai kepastian penyelesaiannya, seperti slogan saat ini yaitu “Polri Untuk Masyarakat”.
Perkara ini menjadi pengingat bahwa kepastian hukum bukan hanya soal penyelesaian berkas perkara, melainkan juga soal kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan. Ketika proses berjalan panjang tanpa kejelasan yang memadai, ruang pertanyaan publik akan semakin besar dan kebutuhan akan transparansi menjadi semakin penting.
Dokumen ini disusun atas dasar SP2HP Nomor SP2HP/216/XI/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 13 November 2026 yang diterbitkan Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda NTT, serta kronologi dan keberatan yang disampaikan pelapor.
Seluruh informasi mengenai dugaan keterlambatan penanganan perkara, status hukum, pemeriksaan tambahan maupun keberatan yang dimuat dalam berita ini merupakan keterangan dan pandangan pelapor berdasarkan dokumen yang diterima tim.
Tim redaksi tidak menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran etik, maupun kesalahan prosedural oleh penyidik, institusi kepolisian, kejaksaan, maupun pihak terlapor. Seluruh proses hukum masih berlangsung dan berada dalam kewenangan aparat penegak hukum.
Polda NTT, penyidik yang menangani perkara, Kejaksaan Tinggi NTT, maupun pihak terlapor memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Narasumber Utama. Dr. I Made Subagio, S.H., M.H. (Kuasa Hukum pelapor Imelda C. Bessie)
Dokumen Rujukan:
– SP2HP Nomor SP2HP/216/XI/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 13 November 2026
– Surat Perintah Penyidikan Nomor http://Sp.Sidik/152/VI/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 22 Juni 2026
– Laporan Polisi tertanggal 30 Agustus 2025
– UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. (Red)