Suara Jabar News, Com (Depok) – Pendidikan merdeka, transparansi dan gratis, kenapa daftar masuk sekolah, SD, SMP dan SMA Negeri melalui online sulit kata orang tua siswa yang tak mau disebutkan namanya saat ditemui di Dinas Pendidikan Kota Depok di Baleka II, Lantai IV, Jln, Margonda.
Perubahan PPDB menjadi Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 menggunakan sistem Zonasi, Prestasi dan Afarmasi momok yang menakutkan bagi orang tua yang berharap bisa diterima masuk di sekolah negeri yang di biayai oleh negara itu.
Sistem zonasi dengan persyaratan domisili harus yang terdekat diterima abaikan amanat Undang – undang, bahkan panitia SPMB cenderung mengarah menjadi HAKIM, semestinya menjadi JURI.
Hal ini terungkap saat para orang tua mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan Kota Depok, hanya karena titik koordinat dekat sekolah saja terlempar atau di tolak.
Selver pendaftaran SPMB melalui online itu dikendalikan oleh panitia sekolah yang terkoneksi dengan panitia di dinas pendidikan
Meski persyaratan yang lengkap berkasnya tetapi panitia SPMB SMPN Disdik kota Depok tetap merekrut jarak yang lebih dekat sekolah yang diterima
” Jika anak ibu di tolak daftar masuk SMPN melalui online, ke swasta aja, nanti di bantu pembiayaannya sebesar Rp 1,4 juta, ujarnya.
Keluhan ortu siswa juga menyampaikan soal penggunaan data pendamping untuk daftar masuk sekolah, harus terdata di DTKS atau jalur PKH dan domisilinya harus sesuai KK dimana koordinat dekat sekolah.
Pelarangan tidak ada titipan ini sangat di didukung oleh orang tua siswa. “saya tidak peduli dengan aturan yang di buat oleh pemerintah kota Depok yang katanya tidak boleh ada titipan.
Pernyataan Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah di tik tok yang tersebar mengatakan, “Pegang omongan saya ini, janji saya, kalau nanti kami setelah dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Depok, masih ada praktik jual beli bangku sekolah di kota Depok, maka saya orang pertama yang akan mengundurkan diri jadi Wakil Walikota Depok “.
Namun orang tua siswa tak mau peduli dengan segala pernyataan kecebelece itu, yang penting anak saya bisa masuk sekolah”, sahut orang tua siswa mengeluhkan sistem zonasi yang dinilainya tidak ada” keadilan itu “.
Selama lima hari saya muter ke sekeloh yang di anjurkan oleh pihak sekolah untuk mendaftarkan anak saya, ada tiga pilihan, SMP Negri 29, SMP Negri 9 dan SMP Negri 2, tapi semua ketiga usulan guru itu ditolak, oleh karena hanya jarak kurang sedikit titik koordinat sekolah saja harus di tolak dan tidak dapat kesempatan untuk masuk sekolah negeri, herannya
Kalau ke tiga sekolah yang di anjurkan guru di tolak semua, dirinya harus berbuat apa untuk anaknya sekolah, mungkin pakai jalur prestasi, tapi itupun ada kekhawatiran anaknya bisa masuk ke sekolah, karena jalur zonasi saja di tolak, soal bantuan biaya masuk sekolah swasta oleh pemerintah, itu sekedar sebatas saat masuk mendaftar sekolah saja teorinya seperti itu, praktiknya tentu pasti berbeda.
Soal Selver pendaftaran masuk sekolah melalui online.
Ada dugaan mafia permainan SPMB dengan mengotak – atik sistem titik koordinat, yang mestinya jarak terdekat di buat jarak jauh, dan yang dekat justeru di buat jarak jauh dan terpental datanya.
Hal itu ditegaskan oleh Pradi Supriatna anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Depok – Bekasi, kita akan mengevaluasi penerimaan siswa baru yang mau masuk sekolah dengan sistem zonasi, prestasi maupun Afarmasi katanya saat acara pemotongan kurban di sekretariat DPC Parta Gerindra Jumat, (6/6/2025).
Saya banyak menerima keluhan dari warga masyarakat yang anaknya mendaftar di online mau masuk sekolah ditolak.
Sementara Siswanto anggota DPRD Kota Depok komisi D menandaskan bahwa pendaftaran sekolah dari SD ke jenjang SMP itu sudah aman, tapi dengan kecurangan serta keluhan dari orang tua siswa, maka kami akan telusuri dan mengambil tindakan
Maulana LSM GEMA PELDEN Indonesia seharusnya pemimpin tidak boleh mengucapkan tidak bisa membantu terkait SPMB tahun 2025 – 2026. Memangnya mereka itu dipilih bukan oleh rakyat kota Depok, kesalnya.
Padahal, pemerintah sebelumnya sudah mencanangkan penambahan pembangunan gedung sekolah yang baru dengan dana APBD, APBD bantuan dari Provinsi serta APBN pusat bisa membangun gedung sekolah kenapa tidak di realisasikan, geram, Maulana.
Banyak calon siswa yang mau masuk sekolah menunggu kepastian, sebab para orang tua siswa berharap anaknya bisa masuk sekolah negeri, karena dijamin oleh negara, kecuali kalau sudah masuk ke jenjang kuliah, inikan mereka itu masih taraf jenjang SD, SMP dan SMA/K Negri. (red-)