Suara Jabar News, Com (Daerah) – Wartawan yang tidak ataupun yang belum menempuh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tergantung Mentalitas dan Etika Profesi, tidak ada organisasi tunggal di Republik ini dan merasa hanya organisasinya saja yang diakui itupun tidak benar.
Wartawan itu berbeda – beda medianya dan juga suku, budaya dan agamanya keragaman ini harus di jaga dengan persatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan kejadian di Forum bertajuk Klarifikasi Pers yang digelar di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Sabtu 14 Juni 2025 justeru menjadi sorotan publik, karena berakhir ricuh. Ketua PWI Batam, M. Khafi Ashary, dikeroyok hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Kekerasan terjadi setelah Khafi menyampaikan pernyataan keras soal pentingnya integritas dan sertifikasi dalam praktik jurnalistik.
Menanggapi insiden tersebut, pemantau pers nasional Ery Iskandar pada Minggu, 15 Juni 2025, mengungkapkan bahwa kerusakan dalam tubuh pers bukan soal siapa yang sudah atau belum UKW, melainkan soal mentalitas dan hilangnya etika profesi.
“Premanisme dalam pers bukan karena tak punya UKW. Justru banyak yang pegang kartu UKW tapi mentalnya preman. Yang hilang itu bukan legalitas, tapi kesadaran mengamalkan Kode Etik Jurnalistik,” ujar Ery.
Menurut Ery, kartu UKW yang semestinya menjadi bukti kompetensi, kini malah berubah menjadi alat legitimasi untuk mendikte, menekan dinas, perusahaan, dan lembaga publik—dengan modus permintaan iklan, proposal bantuan, bahkan paket proyek.
“UKW dijadikan stempel palsu untuk melegalkan pemalakan. Mereka bawa label pers, tapi kerja layaknya seperti debt collector,, tersistem dan terstruktur”.
Lanjutnya, para pemegang UKW juga sering merendahkan wartawan non-UKW. “Seolah setelah UKW, mereka bukan manusia biasa lagi. Padahal, perilakunya tak pernah berubah.
Bahkan sibuk jualan UKW demi dapat jatah, sambil terus menuding yang belum UKW tak pantas jadi wartawan. Ini penyakit struktural,” ungkap Ery.
Ironisnya, lanjutnya, saat perilaku itu dikritik, mereka justru gampang tersinggung, merasa dicemarkan, bahkan melapor ke aparat.
“Padahal semua tahu kelakuan sehari-harinya. Kalau merasa difitnah, ayo buka data : siapa yang minta proyek, siapa yang hidup dari proposal, siapa yang teriak wartawan tapi kerjaannya cuma gentayangan,” ujarnya.
Seorang pejabat daerah juga mengakui bahwa tekanan semacam itu sering terjadi. “Kadang saat telpon tidak diangkat, sudah ribut.
Besoknya muncul berita macam-macam, seolah kami tak mendukung pers. Padahal, setelah mencair anggaran, datang lagi minta diperhatikan. Dari klarifikasi berubah jadi urusan periuk nasi,” ucapnya.
PWI Kepri menyatakan akan menempuh jalur hukum atas pengeroyokan terhadap ketuanya. Namun di balik insiden ini, publik mulai menyoroti akar masalah yang lebih dalam : menjamurnya media tanpa kode etik, wartawan tanpa nurani, dan praktik pers yang berubah menjadi alat pemerasan terselubung.
” Bukan kartu yang menyelamatkan pers, tutup Ery Iskandar
“Yang bisa menyelamatkan hanyalah kesadaran, keberanian menolak sogokan, dan keteguhan menjaga martabat profesi,” seraya menjelaskan. ( Red – )