Suara Jabar News Com (Jakarta) -Penurunan daya beli masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti inflasi yang tinggi, melemahnya nilai tukar rupiah, serta perlambatan ekspor yang memicu penurunan permintaan domestik. Kondisi ini berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga, terutama di kalangan kelas menengah, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan menekan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Faktor-faktor penyebab penurunan daya beli:
Inflasi: Peningkatan harga barang dan jasa secara umum membuat daya beli masyarakat menurun, terutama usai pandemi COVID-19, karena upah tidak mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga.
Melemahnya nilai tukar rupiah: Melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan harga barang impor, yang pada akhirnya memicu inflasi dan mengurangi daya beli.
Penurunan permintaan domestik: Perlambatan pertumbuhan ekonomi karena penurunan permintaan dari dalam negeri menjadi salah satu pemicu daya beli masyarakat menurun. Hal ini tercermin dari penurunan konsumsi secara umum, seperti di sektor ritel, pariwisata, dan properti.
Kondisi ekonomi dan politik dan hukum yang tidak pasti: Ketidakpastian dalam kondisi politik dan ekonomi dapat membuat masyarakat menunda pengeluaran untuk barang atau jasa yang tidak esensial, sehingga daya beli menurun.
Sulitnya akses kredit: Akses kredit yang sulit atau suku bunga yang tinggi dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk meminjam uang untuk membeli barang-barang besar secara kredit, yang berdampak pada menurunnya daya beli.
Dampak penurunan daya beli:
Penurunan konsumsi rumah tangga: Penurunan daya beli berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian.
Menekan UKM: Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merasakan dampak langsung berupa penurunan penjualan dan tekanan pada arus kas, yang berisiko meningkatkan kemungkinan gagal bayar dan kesulitan akses pendanaan.
Potensi spiral deflasi: Kondisi ini dapat memicu spiral deflasi, di mana penurunan harga terus terjadi karena rendahnya permintaan. Namun, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran jika pendapatan tidak mencukupi, yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi.
Perspektif Ekonomi Indonesia menurut BRIEF Up Date BDS Alliance dikutip Senin, 27 Oktober 2025, berikut penjelasannya.
- Tertekannya daya beli masyarakat tercermin dari konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%. Pada kuartal II-2025 hanya tumbuh 4,97% dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak beda jauh dari kuartal I-2025 sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 yang 4,93%. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro menjelaskan, masih terus tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah disebabkan pertumbuhan pendapatan mereka amat lambat setiap tahunnya.
Untuk memulihkan daya beli kelas menengah yang porsinya 81,49% dari total konsumsi masyarakat,
Andry menyarankan, dalam jangka pendek harus ada insentif berupa pengurangan beban segala pungutan wajib. Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu fokus mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, melalui investasi yang menggerakkan industrialisasi dan menyerap tenaga kerja. Investasi ini penting karena kontribusinya sekitar 30% terhadap PDB.
- Pengamat BUMN dari Next Center, Herry Gunawan mengatakan, persepsi investor terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia bisa negatif, jika Danantara tidak bisa mengatasi masalah utang proyek kereta cepat Whoosh.
Karena BPI Danantara adalah badan publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga jika tidak mampu menyelesaikan masalah ini akan dipersepsikan kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah utang BUMN buruk. Ia setuju dengan sikap Menkeu Purbaya yang menolak opsi pembayaran utang Whoosh dengan APBN, sehingga tidak menjadi beban fiskal yang sudah terbatas.
Herry juga menilai, kenaikan pembiayaan Whoosh terutama karena perencanaan yang tidak matang. Selain itu, ada kemungkinan terdapat kenaikan biaya pada komponen pembebasan lahan. Meski begitu, hal ini seharusnya bisa diselidiki secara hukum.
Sementara Ketua Forum Pembiayaan Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Muhammad Syaifullah menilai, pembengkakan biaya memang sering terjadi pada proyek besar. Namun mitigasi risiko seharusnya sudah dilakukan, salah satunya dengan survei dan kajian yang komprehensif.
- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 2,94% ke level 8.028,33 pada sesi I perdagangan, hari ini.
Bahkan, indeks anjlok 3,7% selama perdagangan sesi I. Kejatuhan indeks terjadi pada saat semua bursa Asia Pasifik menguat. Semua sektor berada di zona merah. Bobot terbesar kejatuhan indeks disumbang saham-saham Prajogo Pangestu. Total saham Prajogo menyeret indeks -61,78 poin. Tercatat BREN berkontribusi -29,5 indeks poin, lalu BRPT -21,2 indeks poin dan kembali ke level 3.170. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong mengatakan, saham konglomerat semakin ditinggalkan, sedangkan yang lain hanya ikut terseret.
HUKUM
Pekan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan temuan tambang emas ilegal di Sekotong, yang lokasinya sekitar 1 jam perjalanan darat dari Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Setiap hari tambang itu menghasilkan emas sekitar 3 kilogram. Merespons temuan KPK tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyilakan aparat penegak hukum untuk memproses.
Menurut Bahlil, Kementerian ESDM hanya mengelola tambang yang ada izinnya. ‘Kalau enggak ada izinnya, maka diproses hukum saja,’ kata Bahlil. Menanggapi pernyataan Bahlil tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, penindakan tidak bisa dilakukan sendiri, dan perlu keterlibatan berbagai pihak. Masalah pertambangan ilegal, kata Budi, seharusnya menjadi perhatian bersama supaya tata kelola pertambangan bisa terus diperbaiki.
POLITIK
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan menerapkan biodiesel B50 pada semester II 2026.
Program ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Biodiesel B50 berarti sebanyak 50% dari bahan bakar solar itu berasal dari bahan nabati, terutama kelapa sawit. Namun, rencana itu mendapat penolakan dari kalangan bisnis tambang.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia menyatakan, kebijakan itu berpotensi menambah beban biaya produksi di tengah turunnya harga komoditas tambang dan meningkatnya biaya operasional. Selain itu, akan menimbulkan masalah pada mesin tambang atau alat berat, yang sampai sekarang belum ada produsen alat berat di dunia yang memberikan garansi penggunaan biodiesel di atas B10.
Sartika Nur Shalati, analis kebijakan dari lembaga Cerah menilai, program biodiesel B50 berpotensi mendorong perluasan lahan sawit hingga 3 kali lipat dari luas yang sudah ada saat ini sekitar 16 juta hektare, yang berarti akan mengorbankan hutan. Guru Besar IPB Bayu Krisnamurthi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan B50. Menurut dia, peningkatan kadar campuran B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng.
TRENDING MEDSOS
Nama “Hasan Nasbi” trending di X, setelah mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Hasan Nasbi, menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai terlalu menyudutkan pejabat lain, terutama kepala daerah, terkait isu dana publik yang mengendap di bank. Menurutnya, pola komunikasi semacam itu berpotensi melemahkan soliditas pemerintah. Sementara itu, warganet justru ramai memberi kritik pada Hasan yang dinilai tidak layak untuk mengkritisi gaya komunikasi Purbaya.
Banyak warganet menyindir Hasan untuk “bercermin”, karena masih teringat jelas rekam jejak gaya komunikasinya yang buruk ketika merespon teror paket kepala babi di kantor Tempo.
HIGHLIGHTS
- Tertekannya daya beli rakyat dan anjloknya IHSG menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang kehilangan daya dorong dari dalam dirinya sendiri. Ketika kebijakan fiskal diarahkan untuk menyelamatkan proyek raksasa dan jaringan rente, bukan memperkuat basis produksi rakyat, pasar pun membaca lemahnya arah kebijakan.
Negara tampak sibuk menenangkan investor sambil menutup mata terhadap kesenjangan sosial dan lemahnya penegakan hukum ekonomi. Krisis kepercayaan tak hanya soal angka atau indeks, melainkan soal legitimasi: ketika hukum gagal mengawal keadilan ekonomi, politik pun kehilangan pijakan moralnya.
- Upaya mencari jalan keluar dari beban utang dan bunga yang mencekik perusahaan pengelola kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh, tengah mendapat perhatian besar publik. Danantara yang mengelola seluruh BUMN tengah diuji kemampuannya untuk mengatasi masalah tersebut, yang kabarnya sekarang sedang dilakukan negosiasi dengan pihak China untuk dilakukan restrukturisasi utang itu. Di sisi lain, lembaga penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK, seharusnya juga segera bertindak melakukan penyelidikan tentang potensi korupsi dalam proyek tersebut, karena banyak pihak sudah bersuara tentang potensi kecurangan dalam proyek itu.
- Temuan tambang emas ilegal di NTB yang dirilis KPK akan menjadi batu ujian bagi Prabowo. Pada sidang tahunan di hadapan seluruh MPR pada 15 Agustus 2025 lalu, Presiden Prabowo menyatakan tak gentar menindak tegas aktivitas tambang ilegal, tak peduli siapapun bekingnya.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat. Jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” demikian kata Prabowo saat itu. Kita tunggu respons istana atas temuan tersebut; akan dilakukan penindakan seperti yang dipidatokan Presiden, atau hanya akan berakhir sebagai sesumbar kosong alias omon-omon. (**)