DEPOK, Suara Jabar News Com – Rapat Paripurna DPRD Depok seakan memanas karena ketidakhadiran beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemkot Depok dalam rapat koordinasi, berlangsung di Gedung DPRD kota Depok, Selasa (24/2/2026).
Pihak DPRD kota Depok menyampaikan sikap jajaran pemerintah kota Depok yang dinilai sering mangkir dari undangan rapat maupun agenda penting lainnya tanpa ada keterangan yang jelas.
Interupsi itu disampaikan setelah perwakilan Pemkot Depok kembali tidak hadir dalam rapat paripurna laporan reses serta rapat evaluasi pembangunan.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Depok, Hj Qonita Lutfiyah, menyayangkan sikap ini dan menyatakan bahwa kehadiran OPD dalam rapat kerja bersama DPRD bukan sekedar formalitas, melainkan bagian penting dari mekanisme pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Qonita menekankan bahwa DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang memiliki tanggungjawab konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia meminta Wakil Wali Kota Depok untuk menyampaikan evaluasi kepada jajaran Dinas agar kehadiran OPD dalam rapat kerja dapat lebih diutamakan.
“Ini sudah terjadi lebih dari sekali dan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai marwah lembaga dan fungsi pengawasan DPRD terkesan diabaikan,” tegas Qonita. (By)