EKONOMI & BISNIS

Walikota Depok Launching Belanja Online Deprok

SJNews.com,- Walikota Depok,Mohammad Idris launching belanja online “Deprok” (Depok Ekonomi Pro Rakyat-Ok) dan mengajak seluruh pihak untuk turut mendorong keberhasilan program belanja online Kota Depok.

“Saya menghimbau kepada seluruh perangkat daerah maupun Instansi vertikal untuk mensosialisasikan serta membelanjakan kebutuhan Barang dan Jasa (Barjas) ke UMKM Depok,” sebut Muhammad Idris Walikota Depok, Rabu (6/3/24).

Selaras dengan peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 65 peran serta Usaha Kecil dan Koperasi.

“Bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja Barang Jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, imbuhnya.

Acara launching program belanja online yang dinamakan Deprok, digelar bertempat di Aula Lantai 10, gedung Dibaleka 2, jalan Margonda Raya,Kota Depok.

Adapun tujuan dibuatnya program belanja online Kota Depok (Deprok), hal ini agar tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas transaksi tercatat, jelas Walikota Depok.

Proses pengadaan yang lebih efektif dan efesien, mempercepat transformasi digital juga pemberdayaan usaha kecil menengah (UMKM) serta persaingan usaha yang kompetitif, sehat dan wajar.

BACA JUGA :   Bobibos Produk Anak Bangsa. Tingkatkan Ekonomi

“Kemudian kemudahan monitoring dan pengawasan, ketersediaan data historis transaksi secara digital dan kemampuan penelusuran pesanan serta mendorong belanja pemerintah melalui UMK,” terang dia.

Pemerintah Kota Depok berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan transformasi pengadaan digital.

“Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok bisa dilihat dengan adanya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,” pungkas orang nomor satu di kota Depok ini. (yu)

baca juga

Diproyeksikan Pelni Bakal Angkut 500.000 Penumpang pada Nataru 2024

Yeni

AKP SYAKHIRUL ALIM S.I.K Samsat Jakarta Barat Wilayah Bebas dari Pungli

Admin Jabar

Bamsoet : KADIN Indonesia dan Polri Siapkan MOU Pendampingan Hukum untuk Dunia Usaha

Yeni