Uncategorized

DPR : Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Di Bahas Kembali

JAKARTA, SJNews.com,- Berkaitan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang menjadi forum pembicaraan.

Untuk itu, Komisi V DPR RI berencana akan memanggil Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Pemanggilan terkait biaya yang membengkak dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tak kunjung selesai.
“Saya sepakat soal kereta cepat ini kita dalami secara khusus aja nanti. Kalau perlu kita akan panggil lagi Dirutnya (KCIC) plus pak Dirjen (Perkeretaapian),” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat dengar pendapat bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, seperti di kutip detik finance Rabu (9/2/2022).

Dikatakan Lasarus, bahwa dia menyayangkan proses pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berkali-kali mengalami perubahan. Salah satunya terkait sumber anggaran dan penambahan anggaran yang cukup besar.

“Saya minta Pak Zul (Dirjen Perkeretaapian) ini tolong dicermati betul soal kereta cepat ini sehingga seluruh proses ini termonitor oleh Dirjen Perkeretaapian, supaya kita bisa berikan penjelasan yang bermartabat soal progres pembangunan dan pembiayaan (kepada masyarakat),” tuturnya.

BACA JUGA :   Warga Jatikarya Berontak, Duduki Kantah BPN Bekasi, Mereka Menuntut Surat Pengantar Ganti Rugi Lahannya Belum Juga di Bayar

Baca juga:
Bappenas Kaget! Tukang Las Proyek Kereta Cepat Didatangkan dari China
Lasarus mengaku kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat mengenai perjalanan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Saya sendiri pak, menjelaskannya kepada masyarakat ya bahwa tidak profesional cara kerja seperti itu, padahal kan soal kereta api ini pembicaraan sudah lama sekali. Bahwa sampai kita publish keluar. Citra pemerintah ini dipengaruhi,” jelasnya.

Untuk diketahui, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp 26,9 triliun (kurs Rp 14.200). Jika ditotal dengan biaya saat ini, proyek kerja sama Indonesia-China itu tembus US$ 7,97 miliar atau Rp 113 triliun.

“Ini yang jadi tanda tanya banyak orang kok hasil studinya bisa berubah di tengah jalan, kemudian sudah di-publish kepada publik bahwa ini memerlukan dana sekian, tiba-tiba di tengah jalan revisi lagi memerlukan dana sekian,” herannya.

“Profesional dikit lah urus barang besar begini gitu lho, sehingga di mata masyarakat elegan kelihatannya,” ucap dia. (aa/ni)

baca juga

Satpas Polres Tangerang Selatan AKP Dicky Dwi Priambudi Arief Sutarman Berkomitmen Memberikan Pelayanan Yang Terbaik

Ade Darmansyah

Andi Gunawan Kakanwil Kemenkumham Jabar Saksikan Vaksinasi Jenis Boster Terhadap Warga Binaan Rutan Depok

Ade Darmansyah

Mobil Damkar Bukan Memadamkan Api, Justeru Terbakar Tabrak Sepeda Motor

Ade Darmansyah