SJNews.com – Puluhan warga Cipayung Kabupaten Bogor aksi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Permukiman Kabupaten Bogor, Jawa Selasa (30/5/2023).
Geri Permana koordinator aksi unjuk rasa yang mengatasbamakan Perkumpulan Warga Cimayang Satu (PWCS) menyampaikan, Korupsi ada 5 tuntutan kami katanya saat ditemui awak media ini.
Walikota Depok Buka Acara Lebaran Depok
Geri Permana koordinator aksi unjuk rasa, tapi foto baru :Yuni
Pertama tuntutan kami kepada pihak Pemkab Bogor adalah untuk menghentikan proyek pembangunan yang saat ini masuk dalam fase persiapan PT Sultan Multi Karya (SMK) yang kami duga telah terjadi proses cacat prosedur atas permohonan perijinan ungkapnya.
Ke dua, kami meminta pihak Satpol PP untuk melakukan Penyidikan dan penyelidikan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengawalan Lingkungan.
Ke – Tiga adalah, pihak pemerintah Kabupaten Bogor melakukan audit terhadap kepatuhan hukum atas proses pembangunan ijin yang diajukan oleh PT, Sultan Multi Karya yang bergerak di bidang kawasan pembangunan dan pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah.
Yang ke – Momen empat kami juga meminta terhadap kesatuan perangkat daerah, dan seperti DKPP, Dinas PUPR DLKH dan aku DPMPTSP Kabupaten Bogor untuk Transparansi perihal perijinan yang sedang berprestasi yang ditempuh maupun yang sudah diterbitkan yang akan ditempuh oleh pengembang tersebut.
Karena, jika yang kami tahu salah satu persyaratan perijinan atas prinsip dasar pemerintah yang bersih, akuntabel serta berintegritas (Clean Governance).
Soal kajian yang dilakukan pihak pemerintah dan pengmbang terhadap pembangunan perumahan bersubsidi tersebut,menurut literaturnya setidaknya kami melihat ada indikasi proses ijin yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik yang justeru sangat prinsip dan mendasar.
Oleh karenanya, ia kami dari PWCS Cimayang melakukan aksi unjuk kesini sudah yang kedua kali atau jilid kedua pada tanggal 22 dan 30 Mei menuntut hal – hal tersebut.
Kalau soal anggaran pembangunan, dan itu dari pihak swasta bukan anggaran APBD, namun proses perijinannya harus melalui pemerintah daerah.
Menurut informasi tiga minggu yang lalu, bahwa pihak pengembang belum mengantongi IPR dan Site Planet, kami minta transparansi dari pihak pemerintah atas ke asuhan surat perijinannya.
Fiki menilai bahwa Kepala DKPP, Dinas PUPR DLKH dan aku DPMPTSP Kabupaten Bogor dinilai tidak profesional, dan terkesan jabatan nya berbau politik politik, karena tidak mengabaikan kepentingan rakyat.
Diduga ada permainan kepala dinas dengan cukong dalam hal membuat perijinan, ujarnya. (Tim)