Suara Jabar News, Com (Depok),- Forum rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perencanaan tahun 2026 berlangsung diruang Teratai Lantai I, Gedung Balai Kota Depok, Selasa (4/3/25) di buka oleh Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah.
Gandara Budiana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Depok menjelaskan bahwa berdirinya Polisi Pamong Praja awalnya di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa. Pada masa itu, tujuan pendiriannya untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah yaitu, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai amanat Undang-
Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan pertahanan dan ketertiban umum, paparnya.
Ada strategi yang harus upayakan untuk memberdayakan penegakan peraturan diantaranya, dengan strategi pengembangan, dimana hal ini perlu adanya peningkatan kapasitas personil.
Menindak ataupun menegakkan aturan, terkait dengan warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu penyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta ketentraman masyarakat.
“Pengembangan sistem informasi perlu dioptimalkan dalam rangka penegakan peraturan, informasi-informasi yang disampaikan kepada warga masyarakat dengan kolaborasi terintegrasi, informasi dan bantuan dari Kominfo yang meng – informasikan langkah-langkah kegiatan Satpol PP,” sebut Gandara.
Dalam sambutan Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan, penentuan prioritas kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah harus selalu berpedoman pada berbagai kebijakan perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Depok tahun 2025- 2045.
Membangun koordinasi maupun komunikasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan baik dalam penegakan peraturan.
Terkait pernyataannya tentang Ormas dan LSM pihak eksternal, kembali, Chandra Rahmansyah menegaskan, pihaknya dapat kolaborasi dengan siapapun untuk membangun kota Depok tapi bukan diatur. Jadi saya ulangi, tidak ada yang perlu saya klarifikasi,” ucapnya.
Usai memberikan sambutan, Chandra juga menyampaikan selamat kepada Sat Pol PP dalam menjalankan amanat Undang -undang dan Perda, semoga selalu solid dan sukses selalu.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Khairuloh mengatakan, kehadiran Satpol ditengah masyarakat diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga masyarakat.
” Posisi tersebut hendaknya perlu terus kita dijaga karena menuntut dari performa serta tanggung jawab dari seorang petugas.” umbar Khoirulloh.
Dikatakan. dalam menindak seorang pelaku pelanggaran membutuhkan satu seni tersendiri.
Kota Depok dengan Jumlah anggota Satpol PP yang menjadi ASN, tenaga Honor dan tenaga lain lain jumlahnya sekitar seribu orang untuk melakukan penegakan perda dan undang undang di masyarakat dengan jumlah penduduk kota Depok sekitar 2,4 juta orang memang belum ideal.
Yulia Narasumber dari Bapeda mengatakan, keanggotaan Satpol PP dihitung melalui rationya seperti juga Dinas Kesehatan Ketika membangun sebuah pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu) dimana perbandingan angka rasio keberadaan Satpol PP dengan jumlah penduduk yang ada di kota Depok.
Oleh karena itu untuk melakukan penambahan anggota dan anggaran Satpol PP perlu dilakukan analisa dan kajian kembali dan semoga ini menjadi salah satu prioritas yang harus didahulukan oleh Satpol PP ke depan, imbuhnya.
Soal anggaran belanja Sat Pol PP Kota Depok yang minus. Direktur Pamong Praja Depdagri -Benhard menanggapinya, semestinya pemaslahan ini perlu kita angkat tingkat provinsi Jawa Barat.
“Kita perlu komunikasikan dengan Satpol PP Jawa Barat agar mereka mengetahui permasalahan yang ada di Kota Depok. Kita harus dapat melakukan sinkronisasi dengan kegiatan Satpol PP Jawa Barat juga dengan Satpol PP Jakarta agar bisa saling berbagi dari yang berlebihan kepada yang kekurangan, pungkasnya. (By)