Suara Jabar News, Com (Jakarta) – Penangkapan Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akrab di sapa Noel, murni penegakan hukum apa pesanan, politis.
“Siapa yang di untungkan dan siapa yang dirugikan secara politis”
Pasalnya, penangkapan Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rumah dinasnya pada jam 00.30 Wib malam pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 yang katanya tertangkap tangan tanpa ada alat bukti menimbulkan kecurigaan publik.
Wamenaker Noel ditangkap saat dipanggil untuk mengklarifikasi terkait ada temuan KPK, dugaan pemerasan dan penyuapan pembuatan Sertifikat Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) di Kemnaker.
Modus operan di penyebaran informasi yang mana Noel belum menjadi tersangka, namun sudah di hakimi dengan opini target Wamenaker di OTT KPK “.
Wamenaker Noel bersama 13 orang lainya yang ditangkap dalam OTT tersebut, dinilai beraroma konspirasi bau busuk pesanan orang dalam (Ordal).
Padahal tidak ditemukan barang bukti suap pada saat OTT, adapun kendaraan mobil dan mobil mewah adalah hasil dari pengembangan pemeriksaan, bukan hasil dari OTT dan tidak semua milik Noel.
“Jangan main – main dengan bahasa OTT atau terkena Operasi Tangkap Tangan”
Kecurigaan itu, timbul dari pernyataan KPK saat mendatangi rumah dinas Wamenaker jam 00.30 pada malam hari itu, namun pada saat itu pemberitaan media sudah menyebar kemana – mana, ” Wamenaker Noel di OTT KPK.
Sementara, pada saat itu Noel baru saja diperiksa untuk dimintai keterangan 1×24 oleh KPK, barulah di jadikan tersangka.
Selain kecurigaan itu, Presiden baru saja menerima laporan ada kabinetnya yang tejaring OTT KPK langsung memecat Noel, sementara KPK tidak atau belum memberitahukan sebelum Noel ditangkap menggunakan SOP KPK, “Ekstraordinary Crime”. Yang berukung Noel di jerat dengan pasal pemerasan dan suap.
KPK pastikan kasus OTT Noel transparan.
Seperti dikutip pernyataan Budi Prasetyo bahwa pihaknya menyatakan akan membeberkan sacara detail terkait kasus ini.
Sementara, para serikat buruh turut memprihatinkan terkait kasus ini.
Seperti Ketua umum Partai Buruh, Said Iqbal mengaku terkejut dan prihatin atas penangkapan
Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ia berharap KPK dapat menjalankan tugasnya dengan progesional dan transparan serta se adil – adilnya, jangan ada rekayasa.
Penegakan hukum yang konsisten dengan berlandaskan Pancasila dan UU Dasar.
Jika Presiden Prabowo serius dalam penegakan hukum, maka KPK harus memeriksa semua kementerian, terutama pejabat lama di Kemnaker yang tersandung kasus korupsi, jangan pilih kasih.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan tersebut, dan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.
Berkaitan dengan kasus Noel yang disampaikan pihak KPK adanya dugaan pemerasan dan penyuapan yang telah tersebar melalui informasi media sumber dari KPK perlu di perhatian, karena penyebaran informasi melalu media dinilai mendapat sorotan dari nitizen, koc saat OTT tidak ditemui ada barbuk ada uang, tapi informasinya viral, berseliweran kemana – mana.
Opini Ini merupakan modus yang dimainkan oleh orang yang sengaja memberitahukan,bahwa KPK telah meng – OTT Wamenaker Noel.
Kasus sertifikasi K3 sudah terendus sejak tahun 2019, kenapa di biarkan, untuk itu.Selain Noel yang di tangkap, KPK juga diminta memeriksa serta menangkap pejabat K3 saat menjabat di tahun 2019.
“Jangan Noel yang jadi tumbal, padahal sebelumnya sudah terjadi kasus korupsi tersebut, ungkap simaptisan Noel di suatu tempat di Jakarta, Selasa (26/8/25).
Justice Colaboratian diperlukan untuk mengungkap siapa aktor dan dalang sesungguhnya dalam skandal pengurusan ijin K3. Diduga praktik tersebut sudah terjadi di era menteri sebelumnya dan baru kali ini diungkap dengan menyasar Wamen baru sebagai targetnya. (Benger)