Oleh : Ahmad Basri: K3PP
Suara Jabar News Com – “Kalau Indonesia gelap, ya pergi saja ke Yaman… keluar dari Indonesia.”
Begitulah kira-kira pesan keras Presiden Prabowo dalam pidatonya pada pembukaan proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Jawa Tengah, 29 April 2026.
Sebuah pernyataan yang terdengar tegas, namun sekaligus membuka ruang tafsir publik. Apakah kritik terhadap keadaan bangsa kini dianggap sebagai bentuk ketidak syukuran, atau justru cermin keresahan rakyat yang wajib didengar?
Ironisnya, pernyataan itu justru memunculkan catatan sejarah lama yang tak bisa dilupakan begitu saja. Publik tidak hidup dalam ruang lupa.
Dalam catatan pasca-Reformasi 1998, Prabowo sendiri pernah meninggalkan Indonesia menuju Yordania setelah dicopot dari jabatan Pangkostrad oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Kepergian itu terjadi di tengah pusaran tuduhan keterlibatan dalam penculikan aktivis.
Pertanyaannya mengapa saat itu Prabowo pergi?. Jawaban politiknya bisa beragam, tetapi dalam perspektif publik, pilihan meninggalkan negeri di tengah badai politik dapat dibaca sebagai langkah mencari ruang aman. Yordania menjadi tempat “teduh” ketika Indonesia sedang berada dalam turbulensi politik yang bagi dirinya mungkin tidak lagi nyaman.
Jika hari ini mereka yang mengkritik kondisi negeri dengan istilah “Indonesia Gelap” disuruh pergi ke luar negeri, maka sejarah justru menunjukkan bahwa Prabowo pun pernah mengambil jalan yang sama yakni menjauh ketika keadaan situasi gelap.
Di sinilah letak pentingnya konsistensi moral seorang pemimpin. Kritik yang dulu dilontarkan Prabowo kepada pemerintahan lawan politiknya “Jokowi” bahwa Indonesia akan bisa bubar 2030 adalah bagian dari kebebasan berpolitik yang sah.
Namun ketika kini berada di puncak kekuasaan sebagai Presiden, kritik serupa dari masyarakat justru direspons dengan nada defensif dan sinis oleh Prabowo. Apakah ini watak Prabowo yang sesungguhnya?
Demokrasi tidak dibangun dari daya tahan terhadap pujian, tetapi dari kesiapan menerima kritik. Seorang presiden semestinya tidak alergi pada istilah “Indonesia Gelap,” sebab istilah itu lahir bukan selalu karena kebencian, melainkan bisa menjadi ekspresi kekecewaan, kecemasan, atau bahkan cinta yang sedang terluka pada kondisi bangsa.
Jika dulu narasi “Indonesia bubar 2030” bisa dianggap sah sebagai kritik politik, maka mengapa hari ini “Indonesia Gelap” dianggap berlebihan oleh Prabowo?
Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan sering kali membuat seseorang lupa pada jejak ucapannya sendiri. Padahal rakyat memiliki memori panjang. Publik tahu siapa yang pernah berada di luar lingkar kekuasaan, siapa yang dulu mengkritik, dan siapa yang kini sedang dikritik.
Prabowo seharusnya bercermin bahwa dirinya pernah berada pada posisi yang sama, yakni berjarak dari Indonesia “kabur” ke Yordania ketika situasi tidak menguntungkan, lalu kembali ketika panggung politik setalah reda.
Karena itu, merespons kritik publik bukan dengan sinisme, melainkan dengan refleksi, jauh lebih menunjukkan kualitas seorang negarawan.
Indonesia bukan selalu terang bagi semua orang. Kadang ada kelompok yang merasa gelap karena persoalan ekonomi, hukum, atau rasa keadilan yang belum terwujud.
Tugas pemimpin bukan menyuruh mereka pergi, melainkan memastikan lampu demokrasi tetap menyala dan menerangi bagian-bagian yang gelap tersebut. (Redaksi -)