BANDUNG, Suara Jabar News Com – Kontroversi perayaan Hari Tatar Sunda yang ditetapkan setiap 18 Mei di Jawa Barat berpusat pada kritik dari kalangan legislatif dan pegiat budaya terkait validitas sejarah yang diusung, transparansi anggaran kirab budaya yang menelan miliaran rupiah, serta masalah empati sosial di tengah masyarakat.
Penetapan ini dimaksudkan sebagai upaya memperkuat identitas dan kebudayaan Sunda. Namun perayaan *Kirab Milangkala Tatar Sunda* yang digelar Pemprov Jabar menuai kritik.
Kritik dari anggota Komisi V DPRD Jabar Maulana Yusuf Erwinsyah tentang pelaksanaan perayaan tersebut. Ia menilai ada ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan yang perlu dievaluasi.
Kritik Sejarawan dan Pegiat Budaya
Ketua Bandung Heritage, Aji Bimarsono, menilai kirab tersebut tidak sesuai sejarah dan tidak empatik. Ia meminta Pemprov Jabar membuka ruang debat ilmiah untuk menguji akurasi sejarah yang diangkat dalam acara itu, agar tidak menimbulkan kekeliruan pemahaman publik tentang sejarah Tatar Sunda.
Kontroversi ini muncul karena ada perbedaan pandangan soal narasi sejarah dan cara merayakannya. Di satu sisi Pemprov ingin memperkuat identitas Sunda, di sisi lain pihak akademisi dan pegiat budaya khawatir perayaan justru mengaburkan fakta sejarah. (**)