JAKARTA, Suara Jabar News Com -Yerry Tawalujan menilai momentum ini harus digunakan untuk memeriksa ulang loyalitas dan integritas pejabat di ring satu kekuasaan
JAKARTA, Suara Jabar News.Com – Di tengah mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pemerhati politik dan kebijakan publik Yerry Tawalujan mendesak agar Presiden lebih cermat dalam menempatkan orang-orang kepercayaan di lingkungan Istana.
Yerry menilai kasus ini menjadi momentum krusial untuk memeriksa kembali loyalitas dan integritas pejabat yang berada di lingkaran kekuasaan. Ia menduga masih terdapat oknum di sekitar Istana yang memiliki loyalitas ganda, sehingga mendorong Prabowo untuk tidak hanya mengevaluasi jajaran kabinet, tetapi juga staf khusus (stafsus) hingga utusan khusus Presiden.
Desak ‘Bersih-Bersih’ Total
Menurut Yerry, pembenahan di lingkungan Istana harus dilakukan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP) saja tidak akan cukup apabila struktur internal lembaga tersebut tidak ikut diperiksa secara ketat.
“Saya sangat percaya dan tidak akan terkejut kalau dalam waktu dekat ada bersih-bersih total di kabinet. Mudah-mudahan minimal 30 sampai 40 persen kabinet dirombak. Bukan cuma kabinet, lembaga-lembaga yang dekat dengan Istana, terutama ring satu Istana, juga harus disterilkan kembali,” ujar Yerry dalam Podcast JCCNetwork, dikutip Senin (9/11/2026).
Ia secara khusus meminta agar stafsus dan utusan khusus Presiden turut menjadi objek evaluasi. Yerry menekankan bahwa mereka yang memiliki akses dekat dengan kepala negara harus dipastikan memiliki komitmen dan loyalitas yang mutlak terhadap pemerintahan.
“Misalnya tentu KSP sudah diganti, nah yang di bawahnya bersihkan total, bahkan staf-staf khusus itu lalu utusan-utusan khusus presiden, kecuali adiknya presiden ya,” tegasnya.
Keseimbangan Antara Akomodasi dan Integritas
Yerry juga mengingatkan Prabowo agar tidak mudah memberikan kepercayaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ia menilai kehati-hatian ekstra sangat diperlukan di tengah situasi politik dan keamanan yang sedang penuh tekanan.
Meski demikian, Yerry mengapresiasi karakter Prabowo yang akomodatif dan berusaha merangkul berbagai kelompok politik.
Namun, ia mengingatkan bahwa upaya merangkul kekuatan politik tidak boleh mengesampingkan pemeriksaan integritas orang-orang di lingkaran terdekat Presiden.
“Kita tahu Pak Prabowo ingin merangkul semua orang, akomodatif dan pemaaf. Menteri-menteri dari partai pendukung dan koalisi tetap sangat diperlukan untuk mendukung pemerintahan ke depan. Tetapi untuk orang-orang yang berada di lingkaran dekat Istana, loyalitas dan integritasnya harus benar-benar diperiksa,” ungkapnya.
Yerry menggambarkan pemerintahan Prabowo saat ini menghadapi situasi yang membutuhkan kewaspadaan tinggi, bahkan menyerupai “zona perang”, terutama dalam menghadapi jaringan dan kelompok yang diduga terlibat praktik penyelundupan
Kronologi Dugaan Penyadapan Ilegal
Desakan pengamat ini muncul di tengah penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Berdasarkan perkembangan penyidikan per 5 November 2026, kepolisian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga penyadapan dilakukan pada rentang 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Sasaran penyadapan dilaporkan sangat luas, tidak hanya nomor telepon Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Hingga saat ini, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah menjalani penahanan di Mako Brimob, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena sedang dalam kondisi sakit pasca-stroke.
Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Tiga tersangka yang ditahan dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Sementara untuk Slamet Uliandi, penyidik menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 258 ayat (1) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Polisi mengungkapkan perkara ini berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal ke sistem elektronik, serta penghapusan berkas hasil penyadapan. Penyidik saat ini masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik layar. (sjn/red)