JAKARTA, Suara Jabar News. Com – Presiden Prabowo Subianto terima jajaran Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026). Pertemuan 3 jam itu bahas laporan komprehensif agenda reformasi Polri jangka pendek hingga 2029.
Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, serahkan 10 buku laporan hasil kerja sejak dilantik 7 November 2025. Buku memuat rekomendasi reformasi menyeluruh, usulan revisi UU, dan regulasi turunan. KPRP himpun aspirasi dari lembaga negara, ormas, internal Polri, dan kunjungan daerah.
“Kami laporkan 10 buku yang mencakup keseluruhan kebijakan reformasi serta alternatif kebijakan untuk pemerintah maupun Polri,” kata Jimly.
Arahan Presiden
1. Tak Ada Kementerian Baru. Usulan kementerian bidang keamanan tidak dilanjutkan. Disepakati mudharatnya lebih besar.
2. Pengangkatan Kapolri. Mekanisme tetap, diangkat Presiden dengan persetujuan DPR.
3. Perkuat Kompolnas, Presiden setuju Kompolnas diperkuat agar lebih independen dan punya kewenangan mengikat. Baik dari sisi kewenangan maupun struktur keanggotaan.
4. Penempatan Anggota Polri. Akan diatur limitatif lewat UU untuk jaga profesionalisme dan akuntabilitas.
Pertemuan ini jadi tahap akhir tugas KPRP. Rekomendasi jadi dasar susun kebijakan perkuat Polri. Pemerintah tegaskan reformasi Polri adalah agenda strategis nasional yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak ke masyarakat serta supremasi hukum, pungkas Jimly.
(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)