DEPOK, Suara Jabar News. Com – Meski Pemkot Depok berlakukan WFH, ratusan massa Barisan Rakyat Nusantara/BaraNusa Kota Depok tetap turun ke jalan. Jumat 19/6/2026 pagi, mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok. Inti suaranya: ekonomi rakyat lagi berat, kebijakan harus pro wong cilik.
Aksi ini jadi corong aspirasi warga menengah ke bawah yang merasa terdampak kenaikan harga dan kebijakan daerah.
Soroti MBG, BBM, dan Kinerja Wali Kota. Koordinator aksi Ningsih di orasinya menyampaikan soal kondisi ekonomi. Ia menyoroti melemahnya rupiah dan harga pokok yang terus merangkak naik, termasuk BBM.
“Biasanya kalau barang sudah naik, turunnya susah. Itupun harganya masih nggak terjangkau rakyat,” tegas Ningsih di tengah orasi.
Paling keras, BaraNusa minta Program MBG di Kota Depok dihentikan. Alasannya: rawan jadi “ladang bancakan korupsi”.
“MBG jangan dilanjutkan. Kami minta Supian Suri – Chandra cukup 1 periode saja. tidak ada perubahan signifikan, rakyat tetap miskin, malah ada kesan pengkotak-kotakan kelompok,” ujar Ningsih. Ia juga menyatakan mencabut dukungan yang dulu ia berikan ke Supian Suri.
Ancaman laporan ke KPK pun dilontarkan: “SS jangan pelihara maling APBD. Kami siap lapor ke KPK. Tunggu tanggal mainnya, kita akan aksi ke KPK, tangkap koruptor APBD Kota Depok.”
Kritik BaraNusa, “Penjajahan Model Baru”
Syafei Ahmad dari BaraNusa bawa analisis lebih luas. Menurutnya ekonomi Indonesia sekarang “tidak baik-baik saja” karena dominasi kapitalis.
“Ini model penjajahan model baru. Orang kaya punya modal tetap kaya. Rakyat yang nggak punya apa-apa tetap miskin, darah keringatnya diperas kebijakan nggak pro rakyat,” kritik Syafei.
5 Tuntutan BaraNusa Depok ke Pemkot :
1. Bubarkan Program MBG di Kota Depok yang dinilai bermasalah dan tidak berpihak ke rakyat.
2. Tolak Kenaikan Harga BBM yang makin bebani masyarakat
3. Supian Suri – Chandra Cukup 1 Periode. Minta evaluasi kinerja Wali Kota.
4. Komisi 8% untuk Driver Ojol. Naikkan potongan platform biar driver sejahtera.
5. Tolak Kebijakan yang merugikan rakyat.
Aksi berlangsung tertib dengan orasi bergantian. Pihak Pemkot Depok yang sedang WFH belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa. Mereka membubarkan diri hingga pukul 15.18 Wib . (Benger)