Suara Jabar News Com, (Depok),- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Tapos tahun 2025-2026 bertempat di Aula Kecamatan Tapos, Kamis (20/2/25).
Kali ini tema yang di usung dalam acara Musrenbang kecamatan Tapos soal, “Penguatan Teologi sebagai Pondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola yang Inklusif untuk Mempertajam Arah Kota Peradaban yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, acara ini menjadi momentum penting dalam merumuskan pembangunan di wilayah Kecamatan Tapos.
Acara Musrenbang di buka oleh Camat Tapos, Suhendar di hadiri anggota DPRD Kota Depok H. Hamzah (Fraksi Gerindra), Nuryuliani (Fraksi PKS), dan Abd. Khoir (Fraksi PKB), serta unsur OPD, lurah, LPM TP-PKK, Karang Taruna, para ketua RW, TNI, Polri, tokoh masyarakat.
Topik yang di bahas dalam forum Musrenbang mengenai pembangunan infrastruktur, drainase, serta Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) beserta juklak dan juknisnya di paparkan Bappeda kota Depok.
Dalam sambutan Camat Tapos Suhendar menyampaikan, bahwa forum Musrenbang merupakan bagian dari amanat undang-undang yang bertujuan untuk menyepakati rencana pembangunan prioritas di kecamatan.
Ia juga menyoroti bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Tapos masih berada di posisi rendah dibandingkan dengan 11 kecamatan lainnya yang ada di Kota Depok, yakni di angka 83,4%.
“Harapan kami, melalui berbagai program yang dirancang, baik di bidang pemberdayaan masyarakat maupun infrastruktur IPM Kecamatan Tapos bisa meningkat.
Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membangun lebih banyak sarana dan prasarana pendidikan. Saat ini, meskipun sudah ada rencana pembangunan SMP di Kelurahan Sukamaju Baru, jumlahnya masih belum mencukupi untuk menampung anak-anak usia sekolah di Tapos yang berjumlah lebih dari 275.000 jiwa,” ungkap Suhendar.
Di sektor pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian dalam Musrenbang kali ini.
Suhendar katakan bahwa masih ada satu kelurahan yang belum memiliki Puskesmas, yaitu Kelurahan Leuwinanggung.
Selain itu, Puskesmas Cilangkap juga dinilai perlu direhabilitasi agar pelayanan kesehatan di Kecamatan Tapos semakin optimal. Di sektor ekonomi, keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi prioritas.
Dikesempatan itu, Camat Tapos mengapresiasi tingginya aktivitas UMKM di wilayahnya, terutama yang dikelola oleh perempuan. Oleh karena itu, ia berharap setiap kelurahan dapat menyediakan ruang atau fasilitas yang memadai untuk mendukung pertumbuhan UMKM, sebut dia
Sambutan, anggota DPRD Kota Depok, H. Hamzah, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan agar anggaran yang dialokasikan untuk setiap RW sebesar Rp300 juta dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Jika ada lingkungan yang sering banjir, prioritaskan dulu penanganan banjir sebelum membeli ambulans.
Jika Posyandu masih belum layak, perbaiki dulu sebelum membeli perlengkapan lainnya.
” Pembangunan harus berdasarkan kebutuhan mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Hamzah memastikan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan anggaran untuk keamanan, termasuk pemasangan penerangan jalan (PJU) dan pengadaan CCTV. (By)