DEPOK, Suara Jabar News Com – Sebuah gerakan unik dan penuh makna dilakukan oleh Amir Yudi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Depok, Senin (19/10/2026).
Bukan dengan orasi atau demo anarkis, Yudi datang membawa puluhan wartawan sebagai saksi dan pendukung moril untuk menyampaikan satu pesan keras. “Warga Depok bukan penonton, tapi pengawal”.
Kedatangan Yudi ini menjadi sinyal kuat adanya upaya antisipasi dini terhadap potensi praktik korupsi di kalangan birokrasi. Ia memilih jalur silaturahmi yang elegan namun menohok, menyoroti adanya “sumbatan” komunikasi antara masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komunikasi Tersumbat, Harus Ditelusuri dari Hulu
Usai bertemu dengan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kota Depok, Yudi mengaku optimis meski mengakui adanya hambatan.
“Sebenarnya saya inginkan pertemuan dengan Kepala Dinas, bukan Sekdis. Tapi silaturahmi tidak boleh berhenti di pintu depan saja. Saya akui ada komunikasi yang tersumbat, terjadi misinformasi dengan para Kepala Dinas. Tapi ini bukan problem berkepanjangan, sumbatan itu harus kita telusuri dari hulunya sebelum kita lihat ke hilir,” ujar Yudi dengan tegas.
Bagi Yudi, peran masyarakat dalam pengawasan bukan sekadar pelengkap, melainkan kunci transparansi. Ia menekankan bahwa warga Depok harus bertransformasi dari sekadar penonton menjadi aktor perubahan.
Soroti Gaya Kerja Kadis: Jangan ‘Kantor’ di Luar.
Poin paling kritis yang disampaikan Yudi adalah terkait etika pelayanan prima dan integritas Kepala Dinas PUPR. Ia menyoroti fenomena yang dinilai mencurigakan, di mana oknum pejabat diduga lebih sering bertemu rekanan di luar kantor resmi.
“Kepala Dinas PUPR harus sering-sering berkantor di dalam. Jangan suka berkantor di luar, apalagi hanya untuk pertemuan dengan rekanan. Itu memicu kecurigaan publik,” tegas Yudi.
Ia menyebut, sebagai warga, ia merasa miris melihat kondisi tersebut. Yudi pun mengingatkan sejarah kelam kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya sebagai pelajaran mahal.
“Untung saja hal ini tidak terlacak oleh KPK. Kejadian OTT Ketua PN dulu adalah pengalaman pahit. Kami warga Depok tidak ingin sejarah itu terulang di Dinas PUPR,” tambahnya.
Filosofi ‘Kue’ Pembangunan. Rakyat Harus Merasakan
Menutup kunjungannya, Yudi menyindir dengan metafora yang mendalam mengenai anggaran dan kesejahteraan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan adalah “kue” yang bahan bakunya berasal dari pajak rakyat.
“Jangan sampai orang Depok tidak merasakan kue yang terhidangkan. Hasil pembangunan itu dari mereka yang membayar pajak. Jadi, kesejahteraan warga harus terjamin. Jangan sampai ada yang kekurangan makan atau *stunting* sementara proyek berjalan,” pungkas Yudi.
Melalui silaturahmi ini, Yudi menegaskan kembali komitmennya: “Pentingnya bersilahturahmi, tapi ingat, warga Depok jangan hanya dijadikan penonton.Tolong jangan bikin susah, mari kita kerja sama membangun kota Depok, Kami ingin Depok kota yang beradab. tutupnya. (By)